Penulis
ACEHNEWS.Com - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan kualitas pengelolaan keuangan negara sejak 2007 makin meningkat, ditandai dengan peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berkurangnya temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Laporan keuangan makin sesuai dengan internasional `best practice` dan arus kas atas laporan keuangan menjadi jelas, terlepas masih belum semuanya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian," ujarnya dalam pembukaan rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Jakarta, Kamis.
Chatib menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang makin baik memperlihatkan adanya peningkatan proses transparansi dan akuntabilitas, serta dapat membuat Indonesia makin terpercaya di kancah global.
"Kita ingat 15 tahun lalu ekonomi kita terpuruk dan dunia tidak mempercayai kredibilitas Indonesia, namun dengan kerja keras dalam transparansi keuangan negara, kepercayaan kita raih kembali," katanya.
Ia memaparkan jumlah Kementerian Lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP pada 2012 adalah sebanyak 69 K/L, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 22 K/L dan opini disclaimer sebanyak tiga K/L.
Padahal, pada 2007, jumlah K/L yang mendapatkan opini WTP adalah hanya sebanyak 16 K/L, opini WDP sebanyak 31 K/L, opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat sebanyak 33 K/L dan opini tidak wajar ada satu K/L.
Sementara, laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) yang mendapatkan opini WTP pada 2012 mencapai 115 pemda, opini WDP sebanyak 286 pemda, opini disclaimer sebanyak 37 pemda, dan opini tidak wajar ada empat pemda.
Bandingkan pada 2007, hanya empat pemda yang baru mendapatkan opini WTP, 283 pemda mendapatkan opini WDP, 123 pemda mendapatkan opini disclaimer dan 59 pemda mendapatkan opini tidak wajar.
Chatib mengharapkan jumlah laporan keuangan K/L dan pemda yang mendapatkan opini WTP makin meningkat, dan melalui rakernas Akuntansi ini hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan sinergi antar pengelola keuangan pemerintah.
"Rakernas ini dilakukan agar semua pihak paham, upaya apa saja yang dapat dan harus dilakukan, untuk mendorong kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai target wajar tanpa pengecualian," katanya.
Selain itu, rakernas yang bertujuan untuk meningkatkan persepsi atas pengelolaan keuangan negara ini, juga dimaksudkan untuk menyamakan komitmen atas kualitas informasi akuntansi melalui implementasi akuntansi berbasis akrual mulai tahun anggaran 2015.
Secara keseluruhan, pemerintah mengharapkan rakernas ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana dalam menciptakan langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik serta peningkatan kualitas laporan keuangan yang menghasilkan opini audit terbaik. [Antara ]
Berita desa, media desa, koran desa, sistem ekonomi indonesia, sistem politik indonesia, budaya indonesia, suku aceh, suku-suku di indonesia, ekonomi indonesia, laporan keuangan indonesia, foto desa, wisata desa, industri desa, mesin pertanian, sejarah aceh, UU Pemerintah Aceh, wisata sabang, kerajaan pase, sejarah aceh, sistem penerimaan cpns, potensi desa, pelantikan wali nanggroe
"Laporan keuangan makin sesuai dengan internasional `best practice` dan arus kas atas laporan keuangan menjadi jelas, terlepas masih belum semuanya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian," ujarnya dalam pembukaan rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Jakarta, Kamis.
Chatib menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang makin baik memperlihatkan adanya peningkatan proses transparansi dan akuntabilitas, serta dapat membuat Indonesia makin terpercaya di kancah global.
"Kita ingat 15 tahun lalu ekonomi kita terpuruk dan dunia tidak mempercayai kredibilitas Indonesia, namun dengan kerja keras dalam transparansi keuangan negara, kepercayaan kita raih kembali," katanya.
 |
| Imange |
Padahal, pada 2007, jumlah K/L yang mendapatkan opini WTP adalah hanya sebanyak 16 K/L, opini WDP sebanyak 31 K/L, opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat sebanyak 33 K/L dan opini tidak wajar ada satu K/L.
Sementara, laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) yang mendapatkan opini WTP pada 2012 mencapai 115 pemda, opini WDP sebanyak 286 pemda, opini disclaimer sebanyak 37 pemda, dan opini tidak wajar ada empat pemda.
Bandingkan pada 2007, hanya empat pemda yang baru mendapatkan opini WTP, 283 pemda mendapatkan opini WDP, 123 pemda mendapatkan opini disclaimer dan 59 pemda mendapatkan opini tidak wajar.
Chatib mengharapkan jumlah laporan keuangan K/L dan pemda yang mendapatkan opini WTP makin meningkat, dan melalui rakernas Akuntansi ini hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan sinergi antar pengelola keuangan pemerintah.
"Rakernas ini dilakukan agar semua pihak paham, upaya apa saja yang dapat dan harus dilakukan, untuk mendorong kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai target wajar tanpa pengecualian," katanya.
Selain itu, rakernas yang bertujuan untuk meningkatkan persepsi atas pengelolaan keuangan negara ini, juga dimaksudkan untuk menyamakan komitmen atas kualitas informasi akuntansi melalui implementasi akuntansi berbasis akrual mulai tahun anggaran 2015.
Secara keseluruhan, pemerintah mengharapkan rakernas ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana dalam menciptakan langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik serta peningkatan kualitas laporan keuangan yang menghasilkan opini audit terbaik. [Antara ]
Berita desa, media desa, koran desa, sistem ekonomi indonesia, sistem politik indonesia, budaya indonesia, suku aceh, suku-suku di indonesia, ekonomi indonesia, laporan keuangan indonesia, foto desa, wisata desa, industri desa, mesin pertanian, sejarah aceh, UU Pemerintah Aceh, wisata sabang, kerajaan pase, sejarah aceh, sistem penerimaan cpns, potensi desa, pelantikan wali nanggroe
EmoticonEmoticon