Aksi 10 Februari, Honorer K2 Siapkan Personel Berani Mati

Massa Honorer K2 saat Aksi 15 September 2015. Foto: dok.JPNN

Jakarta - Kemarahan honorer kategori dua (K2) atas keputusan pemerintah membatalkan pengangkatan mereka menjadi CPNS‎ akan diluapkan dalam bentuk aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi yang akan digelar di depan Istana Presiden pada 10 hingga 12 Februari itu mereka sebut sebagi “Jihad Akbar”.

Bahkan, masing-masing korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) sudah menyediakan personel untuk pasukan berani mati.

"Kami sudah tidak mau nego-nego lagi. Aksi 10-12 Februari, adalah jihad hidup dan mati. Setiap korwil ada 10 orang yang akan berada di garis depan, mau ditembak atau dipenjara, kami sudah siap," tegas Ketum FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Sabtu (23/1).

Perempuan yang baru memiliki bayi berusia 27 hari ini menambahkan, dirinya akan memimpin pasukan berani mati tersebut di Istana Negara. Tak kurang 50 ribu orang yang sudah tercatat akan mengepung istana.

"Tidak ada lagi yang kami pikirkan sekarang selain menuntut janji pemerintah. Kami ini bukan sampah yang bisa dibuang kapan saja," ketusnya.

Titi memastikan, jihad akbar 10 Februari nanti akan lebih dahsyat daripada peristiwa bom Thamrin 14 Januari. Lantaran honorer K2 yang turun sudah tidak peduli akan nyawanya lagi.

"Ini yang turun bukan lagi orang yang masih sayang nyawa. Daripada mati menunggu dalam ketidakpastian, mendingan mati berjihad di 10 Februari," serunya.

Sumber: JPNN

Honorer: Pemerintahan Jokowi Tidak Punya Hati dan Perikemanusiaan

Honorer melakukan demo menuntut diangkat jadi PNS beberapa waktu lalu. Foto: Dokumen JPNN

Jakarta - ‎Pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak punya hati dan rasa prikemanusiaan. Pasalnya, keputusan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi membatalkan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS berimbas besar di lapangan.

Menurut Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, banyak anggotanya yang mengalami depresi dan jatuh sakit, bahkan meninggal. Mereka tidak menduga, kalau keputusan pemerintah berakhir pada pembatalan pengangkatan CPNS.

"Saya mendapatkan laporan dari para korwil, anggotanya sudah banyak yang seperti orang gila. Ada yang tertawa terus menerus, menangis sepanjang hari, dan yang diam malah sakit stroke. Ini bukan cuma bualan tapi riil di lapangan," terang Titi kepada JPNN, Sabtu (23/1)

Dia pun menantang MenPAN-RB untuk mengunjungi honorer K2 demi membuktikan omongannya. "Kan menteri suka blusukan, lihat dong itu honorer K2 kondisinya sekarang seperti apa. Mereka saat ini seperti orang kurang waras," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Titi, apakah pemerintah mau bertanggung jawab. Kalau saja pembatalan itu dilakukan sejak awal 2014/2015, honorer K2 masih bisa menerimanya. 

"Kalau dibatalin sekarang setelah memberikan janji-janji, ya kami tidak terima. Kami akan tuntut janji itu," tegasnya.

Sumber: JPNN

Moratorium CPNS Terbatas

Menteri PANRB saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI/Foto: Yuddy Chrisnandi

NEWS DESA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa kebijakan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terus dilanjutkan. Pemerintah belum memiliki rencana melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Ngara (ASN), baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal tersebut diungkapkan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (20/1) seperti dilansir dari situs Yuddy Chrisnandi.

"Pemerintah mengambil kebijakan bahwa moratorium penerimaan CPNS terus dilanjutkan. Pemerintah belum merencanakan pengadaan ASN, baik dari jalur P3K maupun jalur umum," kata Yuddy.

Baca juga: Final! Honorer K2 Tak akan Diangkat Menjadi PNS

Meski begitu, lanjut Yuddy, moratorium ini bersifat terbatas. Karena pemerintah masih tetap membuka penerimaan pegawai khusus untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan.

"Moratorium ini tetap dikecualikan untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan. Fokus kita tahun ini lebih kepada penerimaan untuk guru-guru, untuk tenaga-tenaga medis, dan aparat penegak hukum," kata Yuddy.

Yuddy menjelaskan, kebijakan moratorium ini dibuat karena tuntutan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan adanya penataan sumber daya manusia aparatur agar lebih berkualitas dan profesional. Di sisi lain, situasi anggaran pemerintah saat ini masih terbatas. Karena itu, pemerintah saat ini perlu rehat dulu dalam penerimaan pegawai.

"Kita juga harus melakukan penelaahan terhadap jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Apakah sudah memadai atau tidak. Kita lakukan moratorium. Sehingga kita bisa rehat dan melihat secara jernih kebutuhan aparatur kita seperti apa," kata Yuddy.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan, Komisi II bersama pemerintah masih akan membahas mengenai penanganan eks Tenaga Honorer Kategori II. Menurutnya, Presiden tidak mungkin tidak tahu mengenai masalah ini.

"Kita pelajari semuanya, tidak mungkin Presiden tidak tahu. Tidak mungkin pemerintah tidak menangkap aspirasi rakyat. Makanya akan kita bahas lagi dalam pertemuan satu atau dua minggu ke depan," kata Rambe.[]

Berdayakan Masyarakat, Microsoft Gelontorkan Rp13,8 Triliun

Pabrik Microsoft di Salo, Finlandia (REUTERS/Aleksi Tuomola/Lehtikuva/Files)

NEWS DESA - Microsoft mengumumkan donasi sebesar US$1 miliar (Rp13,8 triliun) untuk keperluan penelitian di bidang layanan komputasi awan bagi organisasi nirlaba dan berbagai perguruan tinggi di dunia. Donasi yang diserahkan melalui Microsoft Philantropies ini dilakukan agar mendukung kesejahteraan publik.

Donasi itu punya tiga fokus. Pertama, memastikan komputasi awan dapat mendukung kesejahteraan publik secara luas melalui penyediaan sumber daya komputasi awan tambahan bagi organisasi nirlaba. Kedua, meningkatkan akses bagi para peneliti dari berbagai universitas, dan terakhir, membantu memecahkan tantangan terhadap akses internet.

"Microsoft memberdayakan organisasi-organisasi berbasis misi di seluruh dunia melalui donasi terhadap layanan komputasi awan, teknologi paling transformatif dalam generasi kita," ujar Chief Executive Officer (CEO) Microsoft, Satya Nadella dalam siaran persnya, Rabu, 20 Januari 2016.

Nadella menyampaikan, hal itu saat menjadi pembicara di Forum Ekonomi Dunia Davos, Swiss pada hari ini.

Dengan sumbangan dana sebesar US$1 miliar itu, kata Nadella, akan ada lebih dari 70.000 organisasi yang berpeluang mengakses ke teknologi yang dapat membantu mereka mengatasi masalah sosial, sehingga pada akhirnya meningkatkan kondisi masyarakat serta mendorong pertumbuhan.

Inisiatif Microsoft ini juga meliputi beberapa elemen, di antaranya melayani kebutuhan komunitas nirlaba yang beragam, memperluas akses komputasi awan bagi fakultas penelitian di berbagai universitas, dan merangkul komunitas baru dengan konektivitas dan layanan komputasi awan terkini.

Komputasi awan hadir sebagai sumber daya untuk menggali data secara lebih mendalam dengan cara menciptakan wawasan baru, yang nantinya akan menghasilkan terobosan baru bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, inovasi ini berguna dalam mengatasi permasalahan di sektor ekonomi dan sosial, sehingga meningkatkan komunikasi dan kemampuan teknologi pemecah pemasalah.

Microsoft ingin, agar Microsoft Philanthropies dapat bermitra dengan kelompok-kelompok publik tersebut. "Selain itu memastikan bahwa komputasi awan mampu menjangkau lebih banyak orang dan melayani kebutuhan masyarakat luas," ujar President Microsoft, Brad Smith.

Sumber: VIVA.co.id

Final! Honorer K2 Tak akan Diangkat Menjadi PNS

Foto Ilustrasi/Int

JAKARTA, NEWSDESA – Harapan honorer kategori dua (K2)‎ untuk diangkat CPNS pupus sudah. Ini terjadi menyusul pernyataan tegas dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

“Mohon maaf, dengan berat hati saya katakan tidak bisa mengangkat honorer K2 menjadi CPNS,” tegas Yuddy dalam raker Komisi II DPR RI, Rabu (20/1).

Dia menambahkan, melihat kemampuan fiskal negara yang tidak memenuhi target, selaku MenPAN-RB, dirinya harus mengambil kebijakan tidak populis tersebut.

Itu sebabnya, moratorium CPNS tetap diberlakukan baik dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelamar umum.

“Sebagai MenPAN-RB, saya tidak bisa menambah beban negara dengan rekrutmen CPNS baru. Selain itu tidak ada aturan hukum mengangkat honorer K2 menjadi CPNS,” tandasnya.[]

Sumber: Fajar Online

Deddy Kurnia: Maksimalkan Peran BUMDes untuk Ekonomi Desa

NEWS DESA - Untuk mendorong perekonomian warga pedesaan lebih maju, saat ini dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan problem-problem yang menghambat. Badan Usaha Desa (BUM Des) merupakan salahsatu basis yang perlu dikelola secara tepat.

Demikian pandangan Deddy Kurnia, Konsultan Pengembangan Ekonomi Desa dalam melihat perlunya langkah strategis pemerintah guna mendorong gerakan ekonomi pedesaan melalui BUM Desa. 

“Saya melihat ada basis-basis potensial yang bisa didorong lebih maju karena modal kekuatan ekonomi warga perdesaan untuk mengusai pasar di perkotaan,” tuturnya dalam diskusi fokus-grup Nuindo Institute, Sabtu 28 November 2015, di Jalan Sancang No.8 Kota Bandung.

Karena itu menurut Anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Jakarta ini, upgrading kesejahteraan warga desa di basis ekonomi perdesaan harus dimaksimalkan. Dengan segala kelemahannya, Deddy menilai, Badan Usaha milik Desa (BUM Desa) perlu didorong lebih serius dan cepat agar bisa menjadi rangsangan pengembangan ekonomi warga desa. 

“Langkahnya adalah optimalisasi pemberdayaan. Pendampingan BUM Des dengan program-program dasar sesuai dengan kebutuhan seperti seminar, lokakarya, pendirian dan revisi Peraturan Desa yang sudah ada, dan tak kalah pentingnyya adalah pendampingan pengembangan staf dan kelembagaan,” paparnya.

Dalam pendampingan menurut Deddy juga perlu ditekankan perlunya peningkatan kemampuan pengurus BUM Desa untuk ketrampilan memperoleh bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, bantuan perusahaan swasta, lembaga-lembaga donor, termasuk pentingnya menerbitkan majalah desa. 

“Pendampingan ini juga bisa dilakukan kepada pemerintah desa. Semuanya sudah ada dasar hukumnya. Semua tinggal dijalankan dan yang penting saat ini adalah percepatan pelaksanaan agar Kementerian Desa cepat memiliki tambahan kontribusi dalam memajukan ekonomi nasional, ” terangnya. (katakini)

Kastorius: Penangkapan Ketua MK Momentum Pemberantasan Money Politics dalam Pemilu

Newsdesa.Com - Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Kastorius Sinaga mengatakan, penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh KPK menjadi tonggak baru bersejarah bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Atas operasi tangkap tangan (OTT) korupsi kelas kakap ini, sambung Kastorius, kinerja KPK patut diapresiasi.

"OTT Ketua MK tersebut harus dapat dijadikan sebagai 'momentum besar' untuk memberantas tuntas praktik money politics di dalam kehidupan demokrasi kita, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada, Pemilu Legislatif, Pilpres dan sengketa-sengketa Pemilu," ujar Kastorius di Jakarta, Kamis (3/10).

Kastorius Sinaga (Jaringnews/Dwi Sulistyo)

Dia menuturkan, praktik politik uang sangat marak, beragam dan sangat luas dilakukan. Mulai dari pencalonan, percaloan suara, jual beli suara, serangan fajar, kecurangan penghitungan suara dengan imbal uang serta pada proses sengketa pemilu.

"Penangkapan tersebut akan memiliki efek jera dan manfaat lebih luas bila penangkapan Ketua MK tersebut dijadikan sebagai 'tonggak gerakan politik masyarakat' untuk bersama-sama menolak, memberantas secara tuntas praktik money politics di dalam kegiatan Pemilu kita, yang penyelenggaraannya sudah diambang pintu," ujar dia.

"Hanya dengan cara demikian kita akan dapat meningkatkan kualitas demokrasi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," gugah caleg Partai Demokrat untuk DPR periode 2014-2019 nomor urut 2 Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri) ini.

Seperti diketahui, KPK menangkap Akil di rumahnya, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/10) malam. Di rumah tersebut, KPK juga menangkap anggota DPR berinisial CHN serta pengusaha berinisial CN.

Tak lama, KPK juga menangkap calon kepala daerah berinisial HB dan seseorang lain berinisial DH di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Adapun HB diduga sebagai Hambit Bintih (HB) yang merupakan calon bupati Gunung Mas 2013-2018.

Keempat orang ini terlibat transaksi serah terima uang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai barang bukti, penyidik KPK menyita sejumlah dollar Singapura yang nilainya sekitar Rp 3 miliar.

Sumber: jaringnews.com