Operasi KPK yang Terhadang Macet dan Mbah Dukun

Jakarta, News Desa -- Kemacetan di Jakarta, menimbulkan sejumlah persoalan di berbagai aspek. Dan ternyata juga pernah berimbas langsung dalam upaya pemberantasan korupsi. Gara-gara lalu lintas yang padat di ibukota, operasi penangkapan KPK jadi gagal.

Peristiwa itu terjadi pada awal April 2012. Saat itu tim KPK tengah memonitor informasi mengenai pemberian uang kepada sejumlah anggota DPRD Riau, terkait penambahan anggaran yang diajukan Pemrpov Riau untuk pembangunan venue PON.

Sebanyak 13 anggota DPRD Riau ditangkap oleh penyidik. Sebagian di antaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sebagian lagi, sempat hanya berstatus sebagai saksi, namun belakangan juga mendapatkan status tersangka, karena menerima Rp 900 juta dari pihak PT Pembangunan Perumahan.

Nah pada penangkapan di tanggal 3 April 2012 itu, Gubernur Riau Rusli Zainal dan Kadispora Lukman Abbas tengah berada di Jakarta. Sebenarnya KPK menemukan indikasi lain di balik kasus itu. Uang Rp 900 juta yang diserahkan ke anggota DPRD Riau ternyata baru setengah dari jumlah keseluruhan uang suap. Rp 900 juta sisanya pada malam itu disebut-sebut dikirim melalui seorang kurir ke Jakarta.

KPK bukan tidak mengetahui informasi itu. Namun pada saat tim akan bergerak menyusul kurir yang membawa uang itu, tim terhadang kemacetan. Pada sore harinya, hujan lebat mengguyur Jakarta sehingga membuat lalu lintas malam itu cukup macet.

Rusli pun dipanggil untuk dikonfirmasi apakah uang itu ditujukan kepadanya yang saat itu berada di Jakarta atau bukan. Selain itu, juga beredar kabar, Rusli dan Lukman menemui pejabat di pemerintah pusat untuk melakukan lobi mengenai penambahan anggaran ini.

Rusli mengakui pada saat operasi penangkapan itu dia tengah berada di ibukota. "Saya di Jakarta rapat di Menko Kesra," tutur Rusli usai menjalani pemeriksaan sekitar delapan jam di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Selasa (1/5/2012).

Rusli membantah terlibat dalam kasus ini. Dia juga membantah mengetahui atau menyetujui gelontoran uang Rp 1,8 miliar.

Belakangan Rusli dan Lukman juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun bagaimana nasib Rp 900 juta yang diduga dibawa ke Jakarta pada awal April 2012 itu, masih gelap.

Cerita soal operasi KPK lainnya datang dari mantan Dirut Bank Jabar Banten Umar Syarifuddin. Dia mangkir dua kali dari panggilan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. KPK mengalami kesulitan mencarinya gara-gara dia sembunyi di rumah seorang dukun.

Hingga akhirnya pada 30 Juli 2009, Umar diketahui berada di Rangkasbitung, Banten. Dia sudah berada di rumah dukun tersebut selama 10 hari.

Saat ditanya soal perlindungan dari Mbah Dukun, Umar membantah. Dia menyebut sedang berobat di rumah itu. [detik.com]

Operasi ‘Habisi’ Anas Urbaningrum Telan Rp 550 miliar?

Jakarta, News Desa -- Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kini nyaris tidak bisa melakoni aktivitas politik resmi pasca ‘dihadiahi’ status tersangka kasus dugaan gratifikasi mobil Toyota Harrier di proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Mungkin publik tak akan percaya. bahwa untuk menggulingkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sebagaimana dilansir oleh laman Jurnal3, Sabtu, 30 November 2013 / 12:59 WIB |dibutuhkan biaya hingga US$ 60 juta atau Rp 550 miliar. Itupun gagal!

Namun, apa yang terjadi saat ini, KPK sendiri terkesan bingung untuk menjebloskan Anas ke balik jeruji besi. Alasan sedang melengkapi berkas diyakini adalah dalih KPK untuk menutupi rasa malu karena minimnya bukti untuk menjerat Anas, yang diduga sudah terburu-buru ditetapkan sebagai tersangka.

Apalagi di KPK tidak mengenal tradisi SP3 (surat perintah penghentian penyidikan), seperti yang ada di Polri atau Deponering yang dimiliki Kejaksaan.Karena itu, apapun yang terjadi KPK harus menemukan bukti kesalahan dan dosa Anas. Entah bagaimana caranya.

Namun, tahu dan percayakah publik Indonesia bahwa hampir 2 tahun silam, rencana menjadikan Anas sebagai tersangka kasus Hambalang dimulai.

Opini untuk membentuk Anas sebagai seorang koruptor handal gencar dimainkan melalui berbagai media massa kala itu. Mulai dari adanya kesaksian soal money politics di Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 hingga keterlibatan di proyek Hambalang.

Mudah dikenali kalau itu sebuah rekayasa. Mengapa? Karena bukan hanya Anas yang menjadi kandidat satu-satunya di Kongres Bandung saat itu, tapi ada juga Marzuki Alie dan Andi Alfian Mallarangeng. Namun, ada rekayasa opini seolah-olah hanya Anas yang bermain main money politics dan menang.

Sebagai politisi yang kenyang dengan pengalaman, bukan tanpa alasan Anas pernah sesumbar kalau ia pernah berkata “Saya tidak korupsi sesen pun di Hambalang. Kalau ada, gantung Anas di Monas”. Anas bukan orang bodoh yang gampang mengumbar pernyataan jika ia memang melakoni perbuatan korupsi di proyek Hambalang.

Lalu, serangan media yang membentuk opini tentang Anas begitu hebat. Melihat kekuatannya tak seimbang, Anas memilih bersikap diam.

Banyak publik yang tak percaya, kalau ada fakta digelarnya sebuah operasi khusus untuk menggulingkan Anas dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat dan penggalangan opini di publik menguras biaya hingga US$ 60 juta atau sekitar Rp 550 miliar.

Dana besar itu dicairkan sebanyak 2 termin melalui salah satu bank nasional Bank MYP. Bahkan untuk pencairan termin ke-2 sebesar US$ 30 juta diserahkan di Bangkok, Thailand pada Mei 2012 lalu.

Namun yang terjadi, operasi-operasi khusus itu selalu gagal menjungkalkan Anas. Akhirnya, digelarlah pertemuan 33 DPD Partai Demokrat di Cikeas malam pada Juni 2012 lalu disinyalir untuk membahas penggusuran Anas sebagai ketua umum. Terbukti, sebagai ketua umum saat itu Anas tidak diundang.

Hanya 2 dari 33 DPD I yang menyetujui Anas harus digulingkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB), yakni Sumatera Utara (Sumut) dan Bali. Yang lainnya menolak, karena mereka tahu Anas adalah korban rekayasa.

Informasi yang diperoleh menyebut, kegagalan operasi ini disebabkan :

1. Founding Father Partai Demokrat tidak pernah setuju dan merestui ada operasi penggusuran Anas, karena tahu konsekuensinya.

2. Rencana untuk menjerat Anas melalui jeratan hukum diketahui dan posisi Anas tetap kuat, khususnya di kalangan DPC tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

3. Meski efektif dan berhasil membunuh karakter Anas melalui kampanye dan penggalangan opini di publik, namun tidak efektif untuk bisa menjatuhkan Anas.

4. Banyak tokoh-tokoh yang terlibat dala operasi khusus itu mulai kecewa dan mempertanyakan efektivitas operasi khusus dan pertanggung jawaban dana operasi yang nilainya mencapai US$ 60 juta.

5. Mulai terjadi aksi saling tuduh dan fitnah kepada sosok kepala operasi khusus yang dikait-kaitkan dengan kehidupan pribadinya dengan seseorang yang tinggal dan menetap di Perth, Australia.

6. Karena ada kekecewaan, maka tim operasi yang awalnya solid mulai retak dan ada orang dalam tim operasi yang membocorkan strategi keluar dan didengar oleh Anas

Sumber: Aktual.co

Ini Kerja Sama Indonesia-Australia yang Dihentikan

Jakarta, News Desa - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada jajaran pemerintah untuk menghentikan sementara beberapa kerja sama dengan Australia. Langkah itu dilakukan sampai ada penjelasan dan sikap resmi dari Australia. Apa saja kerja sama tersebut?

Presiden meminta agar kerja sama dalam pertukaran informasi dan intelijen dihentikan sementara. Kepala Negara juga meminta penghentian sementara kerja sama operasi militer bersama untuk mengatasi penyelundupan manusia ke Australia.

Selain itu, Presiden meminta TNI menghentikan sementara latihan bersama tentara kedua negara di semua kesatuan. Hal itu dikatakan Presiden SBY saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

"Ini saya minta dihentikan dulu sampai semua jelas. Tidak mungkin kita melanjutkan semua itu kalau kita tidak yakin tidak ada penyadapan terhadap tentara Indonesia, terhadap kita yang bersama-sama justru mengemban tugas untuk kepentingan kedua negara. Saya kira jelas dan ini sangat logis," kata SBY.

Selain menghentikan sementara sejumlah kerja sama, Presiden SBY juga meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan. Kepala Negara akan mengirimkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott malam ini.

Jika ingin kerja sama dilanjutkan, tambah Presiden, perlu ada semacam protokol untuk mengatur kerja sama di berbagai bidang. Protokol itu sifatnya mengikat dan mesti dijalankan.

"Saya masih berharap, saya yakin Australia juga berharap, kita masih bisa menjalin hubungan dan kerja sama yang baik setelah kita atasi masalah ini. Australia saya ketahui menghormati kedaulatan Indonesia dan mengakui keutuhan negara kita. Ini modal penting. Saya berharap selesaikan dulu dan kemudian dengan me-review, kita buat aturan baru, perjanjian baru," pungkas Presiden.

Sumber: Kompas.com

Krisis RI-Australia, TNI Tarik F-16 dari Darwin

Jakarta, News Desa - Tentara Nasional Indonesia menghentikan kerja sama militer dengan pemerintah Australia, termasuk menarik enam pesawat temput F-16 milik Indonesia yang ikut latihan gabungan di Darwin, Australia. 

Penghentian ini karena ketegangan kedua negara akibat adanya laporan penyadapan oleh intelijen Negeri Kanguru terhadap pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

”Kami hentikan sekarang dan besok harus kembali ke Tanah Air,” ujar Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 20 November 2013. Menurut Jenderal Moeldoko, latihan gabungan TNI dan militer Australia dengan sandi Elang AusIndo itu semestinya berlangsung hingga 24 November nanti.

Selain itu, latihan yang dijalankan Komando Pasukan Khusus dengan militer Australia, Moeldoko melanjutkan, juga dihentikan sementara. Di bidang operasi, kata Moeldoko, patroli bersama juga dihentikan. Hanya kerja sama di bidang pendidikan militer yang tetap berlangsung.

Keputusan TNI tersebut diambil setelah pemerintah mengambil sikap tegas menyusul terbongkarnya informasi penyadapan oleh intelijen Australia terhadap pejabat dan tokoh penting Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pernyataan resminya memutuskan untuk menghentikan sejumlah kerja sama keamanan dengan Australia menyusul kegiatan penyadapan yang dilakukan negara itu.

Kerja sama yang bakal ditinjau berhubungan dengan pertukaran informasi dan intelijen. Menurut Yudhoyono, kerja sama dihentikan sementara sampai pemerintah Australia memberikan penjelasan resmi ihwal isu penyadapan yang dilakukan intelijen Negeri Kanguru terhadap kepala negara dan pejabat tinggi Indonesia. "Saya minta pertukaran informasi dan intelijen dihentikan dulu, juga latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, sampai kami yakin tidak ada penyadapan terhadap tentara Indonesia," katanya.

Jenderal Moeldoko mengatakan, keputusan penghentian kerja sama dengan militer ini dilakukan TNI karena termasuk dalam mutual trust. "Kalau tidak percaya, buat apa kami lakukan latihan bersama," katanya. Adapun sejauh ini militer Australia belum menentukan sikap dalam kaitan dengan langkah TNI ini. "Sementara belum ada tanggapan karena baru saja saya lakukan."

Moeldoko menyatakan penghentian kerja sama ini bakal mengganggu hubungan militer kedua negara. Namun, ia mengaku tetap berupaya menjaga keseimbangan. ”Secara pribadi saya masih berkomunikasi dengan panglima mereka. Tapi sikap politik harus jelas dan tegas.”

Sumber: Tempo.co

Putuskan Hubungan dengan Australia, Kapolri Tunggu Ketegasan SBY

Jakarta, News Desa - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), siap menghentikan kerjasama dengan polisi Australia. Hal ini,  sebagai sikap protes terhadap penyadapan yang dilakukan negera Kangguru tersebut kepada Indonesia.

Namun demikian, tindakan ini hanya dilakukan jika ada perintah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku pimpinan tertinggi negara Republik Indonesia.

"Kalau perintah Presiden dihentikan kerjasama Polri dengan polisi Australia, maka kita akan laksanakan. Apapun perintah Presiden, akan kami laksanakan," ujar Kapolri Jenderal Sutarman, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/11).

Sutarman menuturkan, kerjasama yang selama ini terjalin antara Polri dengan Polisi Australia, yakni menyangkut pengadaan sejumlah peralatan, perlengkapan, pelatihan, dan penindakan hukum. 

Selain itu, sambung dia, kerjasama juga terjalin dalam pembentukan Jakarta Cente for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), yang berada di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

Ia menambahkan, Polri juga mendapat pelatihan dan dukungan perlengkapan pengungkapan kasus, seperti laboratorium cyber crime di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan laboratorium DNA di Disaster Victim Identification (DVI), Cipinang, Jakarta Timur.

"Ini bentuknya Police to Police cooperation, sementara penyadapan ini Government to Government. Jadi kalau (kerjasama dengan Australia) diminta berhenti, kami siap berhenti,"imbuh Sutarman.

Sumber: Aktual.co

Ini Dokumen Pegawai KPK Sebut SBY Terima Dana Kampanye dari Nazaruddin

Jakarta, News Desa - Sepucuk surat yang ditemukan penyidik KPK saat menggeledah rumah mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas urbaningrum terus ditelusuri kebenarannya. Surat yang dibuat oleh pegawai KPK itu, menyebut adanya penerimaan dana kampanye pasangan Capres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dari terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin.

Aktual.co menelusuri aliran dana yang kabarnya sudah sempat dikatakan oleh Nazaruddin, saat diperiksa oleh penyidik KPK tersebut. Hasilnya, ditemukan sejumlah aliran dana Nazaruddin kepada pasangan SBY-Boediono. Seperti tercantum dalam dokumen audit independen milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimiliki Aktual.co, diketahui transaksi tersebut dilakukan pada 25 Juni 2009.

Nazaruddin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum diketahui memberikan dana sebesar Rp700 juta. Dalam kolom alamat, Nazaruddin mengisikan rumahnya yang di Apartemen Taman Rasuna Tower 9-8f RT 9/10 Setia Budi. 

Masih dokumen yang sama, juga diketahui sumbangan yang diberikan oleh kakak Nazaruddin yakni M Nasir untuk kampanye pasangan SBY-Boediono. Nasir yang saat ini dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengirimkan sumbangan sebanyak sembilan tahap pada 26 Juni.

Besar uang yang dikirimkan Nasir bervariasi mulai dari Rp3-10 juta. Setidaknya total dana yang diberikan Nasir sebesar Rp66 juta. Dikolom alamat, Nasir mengisikan rumahnya di Jl. A Yani GG Aridha No 1 Tanah Datar, Pekanbaru. Total dana kampenye yang dilaporkan oleh pasangan SBY-Boediono saat itu sejumlah Rp232.770.456.232.

Seperti diketahui, Nazaruddin telah disidangkan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas kasus korupsi pembangunan wima atlet Sea Games. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut dinyatakan bersalah dengan hukuman empat tahun sepuluh bulan penjara.

Dari hasil pengembangan penyidikan oleh KPK, diketahui kasus Wisma Atlet bukan yang pertama dilakukan Muhammad Nazaruddin. Melalui 32 perusahaanya pria asal Pekanbaru ini diduga telah melakukan bisnis haramnya sejak tahun 2006. Salah satunya kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik vaksin flu burung yang dimenangkan Nazaruddin tahun 2008.

Melalui PT Anugrah Nusantara (AN), Nazaruddin menangani proyek dengan nilai total Rp718 miliar ini. Namun hingga batas waktu pembangunan berakhir PT AN belum juga menyelesaikan pembangunannya. Proyek ini ditandatangani Nazaruddin hanya eman bulan sebelum pemilu digelar. Saat ini KPK juga tengah menyelidiki kasus tersebut.

isinya seperti dibacakan pegawai KPK kepada Anas tersebut:

"Kepada Yth
 Bapak Anas Urbaningrum
 di Tempat

"Sebelumnya saya mohon maaf dan menjaga kerahasiaan ini. Saya tidak menyebut identitas saya. Saya adalah pegawai biasa di KPK. Pak Anas yang lugu dan polos, politik itu memang benar sadis dan tidak ada hati nurani. Teman, kerabat tidak heran, kalau itu musuh dan lawan politik. Termasuk Pak Anas adalah korban politik dari elite petinggi-petinggi internal sendiri.

Dan di balik ini semua, Pak SBY dengan kroninya, masalah bocor sprindik, saya tersenyum. Tapi hati saya terluka. Pak Anas, saya adalah pengagum Pak Anas dan siap mendukung perlawanan politik ini. Termasuk mahasiswa agar kebenaran itu siap kita dukung.

Pak Anas, ada hal penting yang saya informasikan, di KPK ada surat Nazaruddin. Dalam Berita Acara Pemeriksaan, Nazaruddin melaporkan Pak SBY menerima dana untuk kampanye Pilpres 2009. Di mana BAP itu sudah ditandatangani Nazaruddin, tapi sampai sekarang ini tidak pernah diangkat KPK dan tidak diteruskan langsung sampai sekarang.

Mungkin ini bisa jadi amunisi perlawanan politik buat Bapak. Demikian surat ini saya buat sebagai bentuk pendukung dan mengagumi Pak Anas. Akhir kata saya ucapkan maju terus, kebenaran pasti terungkap."

Jika merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, semua pihak yang menerima uang hasil korupsi bisa dipidanakan. Apakah KPK berani?

Sumber: www.aktual.co 

BIN Sudah Klarifikasi ke Pimpinan Intelijen Australia, Ini Hasilnya

Jakarta, News Desa - Badan Intelijen Nasional (BIN) bergerak cepat terkait isu penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden SBY. BIN sudah berkomunikasi dengan pimpinan intelijen negeri kangguru tersebut.

"Terkait dengan isu penyadapan yang terjadi, BIN telah melakukan komunikasi langsung dengan pimpinan intelijen Australia," ujar Kepala Deputi Komunikasi dan Informasi BIN Bambang Wiyono dalam pernyataannya kepada detikcom, Senin (18/11/2013).

Bambang mengatakan komunikasi tersebut dilakukan untuk memastikan dan memperoleh jaminan bahwa kegiatan penyadapan, pada saat ini dan selanjutnya tidak lagi mereka lakukan.

"Sebagai bagian dari langkah membangun komunikasi yang baik antara lembaga intelijen Indonesia dan Australia," jelasnya.

Pimpinan intelijen Australia, lanjut Bambang, juga memberikan perhatian yang besar terkait isu penyadapan yang mengemuka di media massa. "Serta akan melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap sistem dan kerja intelijen mereka," paparnya.

"BIN terus melakukan komunikasi dan mendukung langkah-langkah diplomatik dari Kementerian Luar Negeri dalam menyikapi isu penyadapan ini," tutupnya.

Sumber: detikNews.com