Banda Aceh, News Desa - Kursi Ruang S-2 sudah dipenuhi oleh para rektorat dan perwakilan fakultas, serta beberapa mahasiswa yang ada dalam ruang lingkup Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) yang akan terlibat dalam audiensi mengenai isu kenaikan SPP untuk tahun 2012 bagi mahasiswa baru.
Audiensi tersebut diadakan pada bulan Agustus kemarin. Meskipun ada beberapa kursi yang tak terisi, namun audiensi tetap berlansung.
Presma Unmuha, Firdaus dan ketua lembaga mahasiswa yang hadir saat itu meminta agar SPP tahun 2012 ini tidak dinaikkan. Saat itu sempat juga disinggung anggaran periode lalu oleh kepala biro keuangan. Mungkin karena bulan Ramadhan, audiensi berlangsung tentram. Padahal biasanya, audiensi membahas perkara keuangan kerap penuh tuding-menuding.
Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan yakni, SPP tahun ajaran 2013 tak dinaikkan, pengadaan baju al mamater dikelola mahasiswa dan tranparansi pengelolaan anggaran.
Satu bulan usai audiensi, mahasiswa baru mulai mendaftar ulang. Rektorat mengeluarkan kebijakan sepihak tanpa melibatkan perwakilan mahasiswa. SPP memang tak dinaikkan tetapi rektorat membebankan biaya Semester Kredit Siswa (SKS) kepada mahasiswa, tak tanggung-tanggung satu SKS dihargai Rp 25 ribu. Bayangkan bila dalam satu semester mereka mengambil 24 SKS, berarti mereka harus membayar Rp600 ribu, ditambah lagi SPP.
Yang patut dipertanyakan, mengapa rektorat mengambil keputusan tanpa melibatkan mahaisiswa, dalam hal ini Pemerintahan Mahasiswa (Pema). Firdaus, Presiden Mahasiswa Unmuha, kepada Lensa mengaku terkejut dengan keputusan itu."Tiba-tiba saja sudah diumumkan demikian," katanya.
Lanjut Firdaus, pengutipan uang SKS biasanya untuk semester pendek (SP), namun kali ini justru pengutipan berlaku untuk SKS regular. Firdaus menyesali kenapa kebijakan tersebut bisa lahir.
"Kita sudah tanya ke rektorat, mereka bilang, sebelum keputusan diambil mereka sudah survei ke kampus Pulau Jawa. Mereka menyamakan Unmuha dengan kampus di sana," tutur Firdaus
Sumber: Lensa.unmuha.ac.id /indodetik
Audiensi tersebut diadakan pada bulan Agustus kemarin. Meskipun ada beberapa kursi yang tak terisi, namun audiensi tetap berlansung.
Presma Unmuha, Firdaus dan ketua lembaga mahasiswa yang hadir saat itu meminta agar SPP tahun 2012 ini tidak dinaikkan. Saat itu sempat juga disinggung anggaran periode lalu oleh kepala biro keuangan. Mungkin karena bulan Ramadhan, audiensi berlangsung tentram. Padahal biasanya, audiensi membahas perkara keuangan kerap penuh tuding-menuding.
Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan yakni, SPP tahun ajaran 2013 tak dinaikkan, pengadaan baju al mamater dikelola mahasiswa dan tranparansi pengelolaan anggaran.
Satu bulan usai audiensi, mahasiswa baru mulai mendaftar ulang. Rektorat mengeluarkan kebijakan sepihak tanpa melibatkan perwakilan mahasiswa. SPP memang tak dinaikkan tetapi rektorat membebankan biaya Semester Kredit Siswa (SKS) kepada mahasiswa, tak tanggung-tanggung satu SKS dihargai Rp 25 ribu. Bayangkan bila dalam satu semester mereka mengambil 24 SKS, berarti mereka harus membayar Rp600 ribu, ditambah lagi SPP.
Yang patut dipertanyakan, mengapa rektorat mengambil keputusan tanpa melibatkan mahaisiswa, dalam hal ini Pemerintahan Mahasiswa (Pema). Firdaus, Presiden Mahasiswa Unmuha, kepada Lensa mengaku terkejut dengan keputusan itu."Tiba-tiba saja sudah diumumkan demikian," katanya.
Lanjut Firdaus, pengutipan uang SKS biasanya untuk semester pendek (SP), namun kali ini justru pengutipan berlaku untuk SKS regular. Firdaus menyesali kenapa kebijakan tersebut bisa lahir.
"Kita sudah tanya ke rektorat, mereka bilang, sebelum keputusan diambil mereka sudah survei ke kampus Pulau Jawa. Mereka menyamakan Unmuha dengan kampus di sana," tutur Firdaus
Sumber: Lensa.unmuha.ac.id /indodetik
EmoticonEmoticon