Jakarta, News Desa - Penghentian kerjasama militer, intelijen dan latihan gabungan dengan Australia tak cukup. Presiden SBY juga diminta mencabut grasi terhadap gembong narkoba asal Australia, Schapella Corby. Jika tidak, SBY dikategorikan sebagai presiden lemah.
Demikian diungkapkan anggota Komisi III DPR RI, Taslim Chaniago di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/11).
"Presiden SBY diminta segera mencabut Keppres pemberian grasi kepada Corby," kata Taslim.
Dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Keppres bisa dicabut dengan Keppres
"Yang berhak mengeluarkan dan mencabut Keppres tentang grasi adalah presiden," kata politisi PAN itu.
Pencabutan keppres pemberian grasi kepada Corby, juga dalam rangka mengobati perasaan masyarakat Indonesia saat itu dan saat ini.
"Jadi ada peluang yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencabut grasi. Apalagi corby masih ditahan," kata anggota DPR dari dapil II Sumatera Barat itu.
Pencabutan grasi kepada Corby adalah sikap tegas selain penghentian kerjasama militer, inteligen dan latihan gabungan.
"Selain sikap tegas pemerintah Indonesia atas pelecehan kepada Indonesia. Jadi apa salahnya kalau Presiden SBY mencabut grasi kepada Corby. Kita bisa melakukan apa saja terhadap Australia dan berbahaya bila berhubungan buruk dengan Indonesia," pungkas Taslim.
Sumber: aktual.co
Demikian diungkapkan anggota Komisi III DPR RI, Taslim Chaniago di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/11).
"Presiden SBY diminta segera mencabut Keppres pemberian grasi kepada Corby," kata Taslim.
Dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Keppres bisa dicabut dengan Keppres
"Yang berhak mengeluarkan dan mencabut Keppres tentang grasi adalah presiden," kata politisi PAN itu.
Pencabutan keppres pemberian grasi kepada Corby, juga dalam rangka mengobati perasaan masyarakat Indonesia saat itu dan saat ini.
"Jadi ada peluang yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencabut grasi. Apalagi corby masih ditahan," kata anggota DPR dari dapil II Sumatera Barat itu.
Pencabutan grasi kepada Corby adalah sikap tegas selain penghentian kerjasama militer, inteligen dan latihan gabungan.
"Selain sikap tegas pemerintah Indonesia atas pelecehan kepada Indonesia. Jadi apa salahnya kalau Presiden SBY mencabut grasi kepada Corby. Kita bisa melakukan apa saja terhadap Australia dan berbahaya bila berhubungan buruk dengan Indonesia," pungkas Taslim.
Sumber: aktual.co
EmoticonEmoticon