Dinasti Ratu Atut Vs Dinasti Cikeas..?

News Desa.com - Baru-baru ini publik Indonesia terkesima dengan pemberitaan "Dinasti Politik Ratu Atut" yang bermuara pada penangkapan Ratu Atut oleh KPK. Sampai-sampai kasus yang menimpa Gubernur Banten, kader partai Golkar menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

SBY memperingatkan para kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya dengan menaruh para kerabatnya di lingkaran kekuasaan, serta menyatukan antara kekuasaan politik dengan kekuasaan bisnis.

SBY juga mengatakan sesungguhnya konstitusi dan UU tidak membatasi siapa menjadi apa dalam posisi pemerintahan, dan apakah keluarga mereka juga menduduki posisi-posisi di pemerintahan. “Tapi kita perlu memiliki norma batas kepatutan. Yang patut itu seperti apa dan yang tidak patut seperti apa. Yang berbahaya apabila menyatu antara kekuasaan politik dengan kekuasaan bisnis. Godaannya besar. Di manapun di negeri ini, jangan terjadi monopoli dan konsentrasi kekuasaan,” kata Presiden

Berikut beberapa posisi penting di Banten dan di tingkat pusat yang diduduki oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah sang Gubernur Banten atau yang lebih populer dengan sebutan "Dinasti Ratu Atut".

1. Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri Atut), Walikota Serang
2. Ratu Tatu Chassanah (adik kandung Atut), Wakil Bupati Serang
3. Heryani (ibu tiri Atut) Wakil Bupati Pandeglang
4. Ade Rosi Khairunnisa (istri Andhika), Wakil Ketua DPRD Kota Serang
5. Andhika Hazrumy (anak pertama Atut), anggota DPD dari Provinsi Banten
6. Hikmat Tomet (suami Atut), anggota Komisi V DPR RI
7. Andiara Aprilia Hikmat (anak kedua Atut), calon anggota DPR RI
8. Tanto Warsono Arban (suami Andiara), calon anggota DPR RI
9. Airin Rachmi Diany (adik ipar Atut, istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan), Walikota 

Seperti diberitakan vivanews.co.id, peringatan SBY ini tak selalu disambut positif. Ketua Umum Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) Eros Djarot misalnya memandang SBY sendiri sesungguhnya membangun dinasti politik. 

“SBY menjadi Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Demokrat, anaknya (Ibas Yudhoyono) menjabat Sekjen Partai Demokrat, iparnya (Pramono Edhie Wibowo) anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Apa itu namanya bukan dinastik politik?” kata Eros.

Mantan politisi PDIP itu memandang, dinasti politik kian marak karena tak diatur dalam undang-undang. “Sistem kita saat ini yang mengusung one man one vote juga mendorong terbentuknya dinasti politik – selain karena etika dan moral tidak ada lagi,” kata Eros.

Menurutnya, one man one vote cenderung akan memenangkan orang yang bermodal besar. “Masyarakat pun bersikap pragmatis sehingga terjadilah gurita politik dinasti,” ujar Eros yang partainya kini berkoalisi dengan PAN setelah tak lolos menjadi peserta Pemilu 2014.

Eros setuju dibuat aturan soal politik dinasti. Namun jangan sampai aturan tersebut mengekang atau membatasi hak warga negara untuk dipilih. “Dengan demikian nantinya gubernur, DPRD I dan II, bupati, wali kota tidak hanya berasal dari satu keluarga seperti dinasti di Banten itu,” kata Eros.

Sementara itu, paska Ratu Atut ditahan KPK, sejumlah pihak ikut tertarik membicarakan dan menyoroti 'Politik Dinasti' yang ternyata masih banya tersebar dan dilanggengkan di Indonesia. 

Muhammad Sholeh, seorang pengacara asal Surabaya. Dia menyebut, politik dinasti tidak hanya dilakukan oleh Gubernur Banten, Jawa Barat, Ratu Atut. Keluarga Besar Cikeas (KBC) notabene segaris dengan SBY. Mereka adalah,  anak, menantu, ponakan, dan sejumlah nama orang dekat SBY dari Partai Demokrat.

"Kalau itu benar sangat disayangkan. Sebab, sebelumnya SBY pernah menyindir Ratu Atut. Tetapi ternyata tidak ada bedanya," ujar Muhammad Sholeh, sebagaimana ditulis vivanews.co.id

"Dinasti Cikeas" ini, kata Sholeh, muncul dalam daftar calon anggota DPR. Setidaknya ada sejumlah nama yang terdaftar sebagai calon legislatif dari kerabat Cikeas, di antaranya sebagai berikut:

1. Edhie Baskoro Yudhoyono (anak SBY) di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII
2. Sartono Hutomo (sepupu SBY) di  Dapil Jatim VII
3. Hartanto Edhie Wibowo (adik ipar SBY) di Dapil Banten III
4. Agus Hermanto (adik ipar SBY) di Dapil Jateng I
5. Nurcahyo Anggorojati (anak Hadi Utomo yang juga ipar SBY) di Dapil Jateng VI
6. Lintang Pramesti (anak Agus Hermanto) di Dapil Jabar VIII
7. Putri Permatasari (keponakan Agus Hermanto) di Dapil Jateng I
8. Dwi Astuti Wulandari (anak Hadi Utomo) di Dapil DKI Jakarta I
9. Mexicana Leo Hartanto (keponakan SBY) di Dapil DKI Jakarta I
10. Decky Hardijanto (keponakan Hadi Utomo) di Dapil Jateng V
11. Indri Sulistiyowati (keponakan Hadi Utomo) di Dapil NTB
12. Sumardani (suami Indri Sulistiyowati) di Dapil Riau I
13. Agung Budi Santoso (keluarga Hadi Utomo) di Dapil Jabar I
14. Sri Hidayati (adik ipar Agung BS) di Dapil Jawa Barat III
15. Putut Wijanarko (suami Sri Hidayati) di Dapil Jatim VI

Jika semua nama-nama itu masuk sebagai DPR RI periode 2014 - 2019, sementara di DPRD ada 11 komisi, artinya, di tiap komisi bisa ada keluarga Yudhoyono.

Sholeh menyebut, politik dinasti yang paling tampak adalah jabatan SBY sebagai Ketua Umum Demokrat dan anaknya di posisi jabatan Sekretaris Jenderal Demokrat. "Dan, bentuk seperti ini adalah yang  pertama kali di Indonesia," katanya.

Demi sehatnya kehidupan berbangsa dan bernegara, dan demi lahirnya pemimpin negara dan daerah yang berintegritas, praktik-praktik seperti itu harus segera dihentikan. Itu semua harus dimulai dengan mengubah dan menyehatkan produk hukum dan perundang-undangan. 

Produk hukumlah yang harus mendorong dan memastikan bahwa kekuasaan tidak boleh dibangun atas dasar hubungan kekerabatan, tapi didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki seseorang, yakni kompetensi, kapabilitas, integritas, dan moralitas yang dimilikinya. (dbs)