Penulis
Sebagaimana diwartakan harian Serambi Indonesia, (29/11/2005). Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Azwar Abubakar meminta para petugas kehumasan, agar tanggap terhadap berbagai perkembangan dan aktif dalam menyaring berbagai informasi yang terjadi di masyarakat.
Permintaan itu dengan harapan agar informasi yang disampaikan kepublic (masyarakat) baik mengenai proses rekontruksi dan rehabilitasi Aceh paska tsunami maupun paska perjanjian damai RI dan GAM di Helsinki, Finlandia bisa transparan, akurat, jujur, dan tepatguna.
Persoalan transparansi, akurat, jujur dan tepatguna sangat penting ditengah-tengah keterbukaan informasi yang begitu deras paska tsunami dan perjanjian damai di Aceh. Informasi merupakan bahagian dari sekian kata kunci demi keberlanjutan perdamaian, rekontruksi dan rehabilitasi Aceh paska tsunami.
Gebernur mungkin paham betul dan sadar bahwa Keterbukaan informasi bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang tak bisa dipisahkan bagi penentuan sukses tidaknya program penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan juga tolak ukur untuk memperoleh legitimasi dan partisipasi masyarakat kepada pemerintah yang sudah lama lentur akibat konflik.
Permintaan Gubernur yang meminta kepada pelaku kehumasan agar lebih selektif dan professional dalam menyaring dan menyerap informasi, seputar Aceh harus benar-benar direspon dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku kehumasan.
Kita memahami, bahwa andai hal itu pun tidak diminta oleh gubernur. Para pelaku kehumasan, juga sadar bahwa tugas penyampaian informasi memang berada dipundaknya. Karena, tugas humas atau public relaction (PR) adalah sebagai corong informasi dari setiap organisasi atau kelembagaan.
Wancana ini digulir mengingat, disatu sisi fungsi humas atau PR dituntut untuk profesionalisme, tetapi pada sisi yang lain. Peran humas, sering sekali dikebiri dan terabaikan oleh kebanyakan para atasan disetiap organisasi. Terutama, dalam setiap perencanaan dan pengambilan kebijakan organisasi.
Tulisan ini, tidak ditujukan untuk menyudutkan para atasan dan tidak pula untuk menghakimi ranah kehumasan. Melainkan, sekedar ingin membuka kembali ingatan kita terhadap ranah ini. Sebagai, salah satu “keluarga komunikasi” yang punya tugas dan fungsi memberikan layanan informasi kepada khalayak ramai dengan seluas mungkin, seperti halnya yang dilakukan oleh kebanyakan pers berserta jurnalisnya.
Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh seputar ranah kehumasan. Ada baiknya, kalau kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan humas ?. Dari beberapa literature yang ada menyebutkan’ bahwa humas merupakan terjemahan bebas dari istilah public relaction (PR) dan kedua istilah ini lazim dipakai secara bergantian oleh semua bentuk komunikasi yang terselenggarakan antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya.
Sementara, dalam kamus’ fund and wagnal’American Standard Desk Dictionary (1994), disebutkan’ humas adalah“; segenap kegiatan dan teknik atau kiat yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan sepak-terjangnya”. Dengan di-embani tugas, untuk meluruskan opini yang keliru tentang institusi organisasi.
Sekurang-kurangnya ada tiga fungsi yang melekat pada profesi humas atau PR. Pertama; merencanakan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang serta meningkatkan pengertian dan pemahaman terhadap objek, kegiatan, metode dan masalah yang dihadapi organisasi. Kedua’ mengajukan usul atau saran kebijakan atau etika prilaku yang dapat menyelaraskan kepentingan organisasi dengan public. Dan, yang ketiga’ adalah menarik dan menilai kesimpulan (Philip Kolter)
Sementara mengenai kapan profesi humas atau PR dikembangkan di negara ini, tidak ada referensi yang pasti. Namun, jika ditilik dari khazanahnya’ akan ditemui bahwa kegiatan kehumasan sudah berlangsung amat tua. Dan bila kita bersedia memutar waktu sampai ribuan tahun yang lampau, akan kita temukan bahwa kegiatan humas atau PR sama tua-nya dengan pradaban manusia.
Namun, secara kelembagaan dan konsitusional’ profesi kehumasan atau PR, diakui dengan sendirinya di negara ini, sejak terbentuknya BAKAHUMAS pada tahun 1971’ yang ke-anggotaanya terdiri dari fungsional kelembagaan pemerintah. Seiring dengan, perkembangan dunia. Kemudian, para praktisi kehumasan atau PR (individual) memandang, bahwa untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme kehumasan, perlu memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang teknis kehumasan.
Kemudian, dengan di-ilhami oleh piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai landasan tata kehidupan internasional’ yang dilandasi oleh Deklarasi ASEAN (8 Agustus 1967) sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan, dan tekat untuk mengamalkan sikap dan prilaku kehumasan secara proposional.
Kemudian mendeklarasikan, Forum Persaudaraan Kehumasan (PERHUMAS) pada tahun 1972 sebagai wahana pertemuan, yang ke-anggotaannya terdiri dari perpaduan antara lembaga swasta dan pemerintah.
Apa Perlunya Humas?
Beranjak dari beberapa hal yang telah kita uraikan diatas, kemudian timbul pertanyaan kita. Apa perlunya dan seberapa penting sih ranah “humas atau PR” bagi sebuah organisasi ?. Dari beberapa refensi yang ada, memberikan jawaban’ karena secara kodrat manusia selalu mencoba berkomunikasi dan membuat dirinya paham atau mengerti perihal sesuatu. Hanya jenis tarzan’ yang tidak membutuhkan interaksi dan berkomunikasi dengan kelompok lainnya”.
Lagi pula, di era globalisasi dunia dan keterbukaan informasi’ akibat perkembangan telkomunikasi dewasa ini, tidak memungkinkan lagi kita’ untuk menutup-nutupi suatu fakta, karena walaupun di tutupi’ pada suatu saat, ia akan terbuka juga. Untuk itu, Humas’ sebagai urat nadi informasi organisasi’ tentu di hadapkan dan harus menangani berbagai fakta yang sebenarnya’ terlepas dari apakah fakta itu hitam, putih, atau abu-abu.
Namun, sebagai peta jalan’ untuk menuju arah kesuksesan organisasi. Sangat diperlukan strategi dan teknit’ agar proses komunikasi dalam penyebaran informasi kepublik berjalan mulus dan tepatguna. Dan, perlu digaris bawahi bahwa dalam melakukan komunikasi eksternal, yaitu komunikasi keluar dari organisasi kepada masyarakat atau organisasi lain, harus seefektif mungkin. Karena, tujuannya adalah untuk mencari dukungan, relasi, dan menunjukkan eksistensi atau keberadaan organisasi.
Untuk itu, strategi dan teknik yang handal sangat dibutuhkan, karena strategi adalah rancangan atau perencanaan dan pengaturan operasional untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan juga usaha untuk mengatur’ bagaimana titik operasional ditentukan dan harus dilakukan.
Dari sekian banyak strategi dan teknik, salah satunya adalah penyebaran suatu informasi baik berbentu suatu pesan (gambar), jangan sekali-kali dilakukan secara pukul rata kesemua orang seperti halnya pesan iklan. Karena, proses berkomunikasi pada hakekatnya, adalah untuk mengubah sikap, sifat, pendapat, dan tingkahlaku orang lain sesuai dengan keinginan komunikator (Onong, 199 : 8).
Dan tugas ini, berada pada seorang komunikator’ erat kaitanya dengan kodrat tugas humas, sebagai ranah pelurus opini yang keliru tentang aktifitas organisasi’ baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Kemudian karena, didunia ini terdapat ragam watak manusia. Setidaknya, ada tiga tipe public aktif yang harus direspon sepekterjangnya oleh para pelaku kehumasan.
Pertama, public semua masalah (all issue public) yaitu’ kelompok yang aktif terhadap semua masalah organisasi. Kedua, public masalah tunggal (single issue public) yakni, kelompok yang aktif terhadap satu masalah atau kelompok kecil masalah. Bentuk reaksi yang ditonjolkan oleh kelompok masalah tunggal ini, bukan untuk menentang organisasi, tetapi tindakan yang dilakukan bertolak belakang dengan pandangan mereka. Ketiga, public masalah hangat (hot issue public) yaitu kelompok yang terlibat dalam suatu masalah yang memiliki dukungan public luas’ kelompok ini sering sekali menjadi liputan media massa.
Oleh karena itu, terhadap tiga tipe public aktif tersebut, sedapat mungkin untuk selalu mempertahankan hubungan baik dan juga dengan berbagai para stakeholder’ karena mereka adalah tokoh masyarakat (opinion leader) yang ada diberbagai profesi organisasi, terutama yang ada disekitar organisasi.
Namun dari, tiga tipe public akatif itu’ ada juga tipe kelompok yang disebut “public apatis”, yaitu, public yang tidak peduli dengan segala masalah. Namun, walaupun ciri ini tidak dapat dikatakan public, tetapi disarankan tetap harus diperhitungkan dan jangan pernah diabaikan’ sebab, keberadaan dan sifatnya’ persis seperti “api dalam sekam”. (James Gruning ; 1998)
Kemudian, bagaimana strategi dan teknis’ humas atau PR dalam berhubungan dengan pers. Yang sama-sama berasal dari satu rumpun yaitu, “keluarga komunikasi”. Di katakan satu rumpun, karena pada mereka melekat persamaan fungsi dan tugas. Mereka juga sama-sama mengembangkan keterbukaan, dalam hal memberikan layanan informasi kepada khalayak ramai (audience) seluas mungkin.
Sekalipun media massa , bukan penentu atas kesuksesan organisasi. Namun, media massa merekam aktivitas dan sepakterjang setiap organisasi, baik dari sisi positif maupun negative. Kendati antara, humas dan pers’ mempuyai fungsi dan tugas yang sama. Tetapi, tetap terdapat perbedaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena keterbukaan humas, terbatas dan harus memelihara citra organisasi. Untuk itu, pelaku kehumasan dan siapa pun juga kita, tidak selayaknya membangun “tembok pemisah” dengan insan pers berserta jurnalisnya.
Karena pers, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, insan ini lebih mengutamakan azas public. Dan, public (masyarakat) sendiri pun’ dalam soal kebenaran informasi’ lebih menaruh kepercayaanya kepada pers, karena pers dinilai mampu mengangkat segala sesuatu yang berada dipermukaan yang tersembunyikan oleh kebanyakan organisasi. Dan, acapkali, apa yang diberitakan oleh pers’ masyarakat menilainya, senantiasa bersumber pada fakta (objektif), buka kebenaran informasi semu. Sikap, “saling percaya dan saling menghargai (Mutual trust and mutual respect)”, sangat diutamakan oleh pers.
Pentingnya Komunikasi Empati
Sebagai proposisi akhir, karena kendala utama bagi komunikasi antarpersonal atau satu sama lainnya adalah kecenderungan alamiah kita untuk menghakimi, menilai, menyetujui atau membantah pernyataan orang lain atau pernyataan kelompok. Proses komunikasi empati (empathy) dimungkinkan, untuk menjawab dan memperbaiki kegagalan yang dihadapi, menuju kesuksesan.
Dan, juga sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kegagalan komunikasi antarpersonal, kelompok, kemunikasi organisasi, komunikasi social, ataupun komunikasi antarbudaya. Yang sering sekali menyulut ancaman sesama warga bangsa. Karena dengan berkomunikasi secara empati berarti kita mampu menumbuhkan sikap empati untuk mencapai pemahaman dan memperbaiki komunikasi kita secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.
Karena berkomunikasi empati, dilandasi atas kesadaran untuk memahami dengan perasaan, kepedulian dan perhartian terhadap komunikasi atau siapa pun lawan yang kita bicarakan, dari segala latarbelakang kehidupan dan budaya yang ada.
Menurut, Devito’ secara harfiah berarti “bermakna terlibat”. Dengan, berkomunikasi empati memungkinkan kita untuk memahami, secara emosional dan intelektual, terhadap apa yang dialami orang lain. Artinya, membayangkan diri kita dan berusaha melihat orang lain dan merasakan seperti orang lain merasakannya.
Untuk itu, dalam konteks menjawab permintaan Azwar Abubakar’ agar rakyat tak gaduh dengan informasi asal lempar’ yang sering sekali mengabaikan feed back yang muncul, apalagi sampai meracuni keadaan yang sudah terwujud.
Keiklasan semua kita’ untuk membangun jalinan komunikasi empati’ adalah kata kunci bagi keberlanjutan momentum perdamaian yang telah terwujud di Aceh, proses rekontruksi dan rehabilitasi Aceh paska tsunami. Dan mungkin, berguna bagi sosialisasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU-PA) baru’ yang tidak lama lagi berlaku.
Ditulis oleh: Sumadi Arsyah, Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Ar-Raniry.
Permintaan itu dengan harapan agar informasi yang disampaikan kepublic (masyarakat) baik mengenai proses rekontruksi dan rehabilitasi Aceh paska tsunami maupun paska perjanjian damai RI dan GAM di Helsinki, Finlandia bisa transparan, akurat, jujur, dan tepatguna.
Persoalan transparansi, akurat, jujur dan tepatguna sangat penting ditengah-tengah keterbukaan informasi yang begitu deras paska tsunami dan perjanjian damai di Aceh. Informasi merupakan bahagian dari sekian kata kunci demi keberlanjutan perdamaian, rekontruksi dan rehabilitasi Aceh paska tsunami.
 |
| Imange |
Gebernur mungkin paham betul dan sadar bahwa Keterbukaan informasi bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang tak bisa dipisahkan bagi penentuan sukses tidaknya program penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan juga tolak ukur untuk memperoleh legitimasi dan partisipasi masyarakat kepada pemerintah yang sudah lama lentur akibat konflik.
Permintaan Gubernur yang meminta kepada pelaku kehumasan agar lebih selektif dan professional dalam menyaring dan menyerap informasi, seputar Aceh harus benar-benar direspon dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku kehumasan.
Kita memahami, bahwa andai hal itu pun tidak diminta oleh gubernur. Para pelaku kehumasan, juga sadar bahwa tugas penyampaian informasi memang berada dipundaknya. Karena, tugas humas atau public relaction (PR) adalah sebagai corong informasi dari setiap organisasi atau kelembagaan.
Wancana ini digulir mengingat, disatu sisi fungsi humas atau PR dituntut untuk profesionalisme, tetapi pada sisi yang lain. Peran humas, sering sekali dikebiri dan terabaikan oleh kebanyakan para atasan disetiap organisasi. Terutama, dalam setiap perencanaan dan pengambilan kebijakan organisasi.
Tulisan ini, tidak ditujukan untuk menyudutkan para atasan dan tidak pula untuk menghakimi ranah kehumasan. Melainkan, sekedar ingin membuka kembali ingatan kita terhadap ranah ini. Sebagai, salah satu “keluarga komunikasi” yang punya tugas dan fungsi memberikan layanan informasi kepada khalayak ramai dengan seluas mungkin, seperti halnya yang dilakukan oleh kebanyakan pers berserta jurnalisnya.
Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh seputar ranah kehumasan. Ada baiknya, kalau kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan humas ?. Dari beberapa literature yang ada menyebutkan’ bahwa humas merupakan terjemahan bebas dari istilah public relaction (PR) dan kedua istilah ini lazim dipakai secara bergantian oleh semua bentuk komunikasi yang terselenggarakan antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya.
Sementara, dalam kamus’ fund and wagnal’American Standard Desk Dictionary (1994), disebutkan’ humas adalah“; segenap kegiatan dan teknik atau kiat yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan sepak-terjangnya”. Dengan di-embani tugas, untuk meluruskan opini yang keliru tentang institusi organisasi.
Sekurang-kurangnya ada tiga fungsi yang melekat pada profesi humas atau PR. Pertama; merencanakan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang serta meningkatkan pengertian dan pemahaman terhadap objek, kegiatan, metode dan masalah yang dihadapi organisasi. Kedua’ mengajukan usul atau saran kebijakan atau etika prilaku yang dapat menyelaraskan kepentingan organisasi dengan public. Dan, yang ketiga’ adalah menarik dan menilai kesimpulan (Philip Kolter)
Sementara mengenai kapan profesi humas atau PR dikembangkan di negara ini, tidak ada referensi yang pasti. Namun, jika ditilik dari khazanahnya’ akan ditemui bahwa kegiatan kehumasan sudah berlangsung amat tua. Dan bila kita bersedia memutar waktu sampai ribuan tahun yang lampau, akan kita temukan bahwa kegiatan humas atau PR sama tua-nya dengan pradaban manusia.
Namun, secara kelembagaan dan konsitusional’ profesi kehumasan atau PR, diakui dengan sendirinya di negara ini, sejak terbentuknya BAKAHUMAS pada tahun 1971’ yang ke-anggotaanya terdiri dari fungsional kelembagaan pemerintah. Seiring dengan, perkembangan dunia. Kemudian, para praktisi kehumasan atau PR (individual) memandang, bahwa untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme kehumasan, perlu memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang teknis kehumasan.
Kemudian, dengan di-ilhami oleh piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai landasan tata kehidupan internasional’ yang dilandasi oleh Deklarasi ASEAN (8 Agustus 1967) sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan, dan tekat untuk mengamalkan sikap dan prilaku kehumasan secara proposional.
Kemudian mendeklarasikan, Forum Persaudaraan Kehumasan (PERHUMAS) pada tahun 1972 sebagai wahana pertemuan, yang ke-anggotaannya terdiri dari perpaduan antara lembaga swasta dan pemerintah.
Apa Perlunya Humas?
Beranjak dari beberapa hal yang telah kita uraikan diatas, kemudian timbul pertanyaan kita. Apa perlunya dan seberapa penting sih ranah “humas atau PR” bagi sebuah organisasi ?. Dari beberapa refensi yang ada, memberikan jawaban’ karena secara kodrat manusia selalu mencoba berkomunikasi dan membuat dirinya paham atau mengerti perihal sesuatu. Hanya jenis tarzan’ yang tidak membutuhkan interaksi dan berkomunikasi dengan kelompok lainnya”.
Lagi pula, di era globalisasi dunia dan keterbukaan informasi’ akibat perkembangan telkomunikasi dewasa ini, tidak memungkinkan lagi kita’ untuk menutup-nutupi suatu fakta, karena walaupun di tutupi’ pada suatu saat, ia akan terbuka juga. Untuk itu, Humas’ sebagai urat nadi informasi organisasi’ tentu di hadapkan dan harus menangani berbagai fakta yang sebenarnya’ terlepas dari apakah fakta itu hitam, putih, atau abu-abu.
Namun, sebagai peta jalan’ untuk menuju arah kesuksesan organisasi. Sangat diperlukan strategi dan teknit’ agar proses komunikasi dalam penyebaran informasi kepublik berjalan mulus dan tepatguna. Dan, perlu digaris bawahi bahwa dalam melakukan komunikasi eksternal, yaitu komunikasi keluar dari organisasi kepada masyarakat atau organisasi lain, harus seefektif mungkin. Karena, tujuannya adalah untuk mencari dukungan, relasi, dan menunjukkan eksistensi atau keberadaan organisasi.
Untuk itu, strategi dan teknik yang handal sangat dibutuhkan, karena strategi adalah rancangan atau perencanaan dan pengaturan operasional untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan juga usaha untuk mengatur’ bagaimana titik operasional ditentukan dan harus dilakukan.
Dari sekian banyak strategi dan teknik, salah satunya adalah penyebaran suatu informasi baik berbentu suatu pesan (gambar), jangan sekali-kali dilakukan secara pukul rata kesemua orang seperti halnya pesan iklan. Karena, proses berkomunikasi pada hakekatnya, adalah untuk mengubah sikap, sifat, pendapat, dan tingkahlaku orang lain sesuai dengan keinginan komunikator (Onong, 199 : 8).
Dan tugas ini, berada pada seorang komunikator’ erat kaitanya dengan kodrat tugas humas, sebagai ranah pelurus opini yang keliru tentang aktifitas organisasi’ baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Kemudian karena, didunia ini terdapat ragam watak manusia. Setidaknya, ada tiga tipe public aktif yang harus direspon sepekterjangnya oleh para pelaku kehumasan.
Pertama, public semua masalah (all issue public) yaitu’ kelompok yang aktif terhadap semua masalah organisasi. Kedua, public masalah tunggal (single issue public) yakni, kelompok yang aktif terhadap satu masalah atau kelompok kecil masalah. Bentuk reaksi yang ditonjolkan oleh kelompok masalah tunggal ini, bukan untuk menentang organisasi, tetapi tindakan yang dilakukan bertolak belakang dengan pandangan mereka. Ketiga, public masalah hangat (hot issue public) yaitu kelompok yang terlibat dalam suatu masalah yang memiliki dukungan public luas’ kelompok ini sering sekali menjadi liputan media massa.
Oleh karena itu, terhadap tiga tipe public aktif tersebut, sedapat mungkin untuk selalu mempertahankan hubungan baik dan juga dengan berbagai para stakeholder’ karena mereka adalah tokoh masyarakat (opinion leader) yang ada diberbagai profesi organisasi, terutama yang ada disekitar organisasi.
Namun dari, tiga tipe public akatif itu’ ada juga tipe kelompok yang disebut “public apatis”, yaitu, public yang tidak peduli dengan segala masalah. Namun, walaupun ciri ini tidak dapat dikatakan public, tetapi disarankan tetap harus diperhitungkan dan jangan pernah diabaikan’ sebab, keberadaan dan sifatnya’ persis seperti “api dalam sekam”. (James Gruning ; 1998)
Kemudian, bagaimana strategi dan teknis’ humas atau PR dalam berhubungan dengan pers. Yang sama-sama berasal dari satu rumpun yaitu, “keluarga komunikasi”. Di katakan satu rumpun, karena pada mereka melekat persamaan fungsi dan tugas. Mereka juga sama-sama mengembangkan keterbukaan, dalam hal memberikan layanan informasi kepada khalayak ramai (audience) seluas mungkin.
Sekalipun media massa , bukan penentu atas kesuksesan organisasi. Namun, media massa merekam aktivitas dan sepakterjang setiap organisasi, baik dari sisi positif maupun negative. Kendati antara, humas dan pers’ mempuyai fungsi dan tugas yang sama. Tetapi, tetap terdapat perbedaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena keterbukaan humas, terbatas dan harus memelihara citra organisasi. Untuk itu, pelaku kehumasan dan siapa pun juga kita, tidak selayaknya membangun “tembok pemisah” dengan insan pers berserta jurnalisnya.
Karena pers, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, insan ini lebih mengutamakan azas public. Dan, public (masyarakat) sendiri pun’ dalam soal kebenaran informasi’ lebih menaruh kepercayaanya kepada pers, karena pers dinilai mampu mengangkat segala sesuatu yang berada dipermukaan yang tersembunyikan oleh kebanyakan organisasi. Dan, acapkali, apa yang diberitakan oleh pers’ masyarakat menilainya, senantiasa bersumber pada fakta (objektif), buka kebenaran informasi semu. Sikap, “saling percaya dan saling menghargai (Mutual trust and mutual respect)”, sangat diutamakan oleh pers.
Pentingnya Komunikasi Empati
Sebagai proposisi akhir, karena kendala utama bagi komunikasi antarpersonal atau satu sama lainnya adalah kecenderungan alamiah kita untuk menghakimi, menilai, menyetujui atau membantah pernyataan orang lain atau pernyataan kelompok. Proses komunikasi empati (empathy) dimungkinkan, untuk menjawab dan memperbaiki kegagalan yang dihadapi, menuju kesuksesan.
Dan, juga sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kegagalan komunikasi antarpersonal, kelompok, kemunikasi organisasi, komunikasi social, ataupun komunikasi antarbudaya. Yang sering sekali menyulut ancaman sesama warga bangsa. Karena dengan berkomunikasi secara empati berarti kita mampu menumbuhkan sikap empati untuk mencapai pemahaman dan memperbaiki komunikasi kita secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.
Karena berkomunikasi empati, dilandasi atas kesadaran untuk memahami dengan perasaan, kepedulian dan perhartian terhadap komunikasi atau siapa pun lawan yang kita bicarakan, dari segala latarbelakang kehidupan dan budaya yang ada.
Menurut, Devito’ secara harfiah berarti “bermakna terlibat”. Dengan, berkomunikasi empati memungkinkan kita untuk memahami, secara emosional dan intelektual, terhadap apa yang dialami orang lain. Artinya, membayangkan diri kita dan berusaha melihat orang lain dan merasakan seperti orang lain merasakannya.
Untuk itu, dalam konteks menjawab permintaan Azwar Abubakar’ agar rakyat tak gaduh dengan informasi asal lempar’ yang sering sekali mengabaikan feed back yang muncul, apalagi sampai meracuni keadaan yang sudah terwujud.
Keiklasan semua kita’ untuk membangun jalinan komunikasi empati’ adalah kata kunci bagi keberlanjutan momentum perdamaian yang telah terwujud di Aceh, proses rekontruksi dan rehabilitasi Aceh paska tsunami. Dan mungkin, berguna bagi sosialisasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU-PA) baru’ yang tidak lama lagi berlaku.
Ditulis oleh: Sumadi Arsyah, Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Ar-Raniry.
EmoticonEmoticon