Penulis
Sebagaimana diberitakan Serambi Indonesia. PERSOALAN pajak nanggroe bukan hal baru di Aceh. Pada 2008, ketika Kapolda Aceh masih dijabat Irjen Pol Rismawan ia sempat membentuk dua tim khusus untuk memburu oknum pengutip pajak ilegal itu dan pelaku pembalakan liar. Tujuannya untuk mewujudkan rasa aman, tenteram, serta tercapainya pembangunan sesuai harapan dan tuntutan masyarakat.
Tim itu beranggotakan personel Densus 88, Brimob, Reskrim, dan Samapta. Sedangkan sebelumnya, berdasarkan survei salah satu grup supporting Bank Dunia (World Bank), yakni International Finance Corporation (IFC), terungkap bahwa para investor di Aceh ketika itu mulai mengeluhkan pungutan pajak nanggroe yang tak kunjung hilang, meski Aceh bukan lagi daerah konflik bersenjata.
Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi di Aceh, sehingga perihal pajak nanggroe itu dimasukkan ke dalam salah satu dari sepuluh hambatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Terlebih lagi, pungutan pajak tersebut ternyata tidak hanya menyasar para investor luar dan dalam negeri, namun juga para pengusaha, pemerintahan, hingga pelaksana proyek.
“Pajak liar ini merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan pihak investor dalam survei yang kami lakukan,” kata Business Development Analyst IFC, Luqyan Tamanni kepada Serambi, 28 Mei 2008.
Saat berkampanye pada Pilkada 2012, Irwandi Yusuf pernah pula menyatakan Aceh tidak akan maju jika pajak nanggroe masih ada. Dia bertekad untuk memberantasnya jika terpilih. Tapi ia tak terpilih.
Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf sering pula mendengar laporan dan pengaduan kepala-kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) bahwa kinerja mereka di lapangan terhambat, karena masih ada pihak yang meminta pajak nanggroe saat proyek pascatender hendak diimplementasikan.
Pada medio Juli 2012 Wagub Muzakir Manaf mengecam praktik ilegal itu dan meyakini pajak nanggroe akan segera berakhir seiring dengan membaiknya perekonomian Aceh. Namun, seperti diakui Kapolda Aceh kemarin, pajak yang meresahkan itu, masih saja ada yang kutip.
Sebelumnya pada medio Maret tahun 2008 persoalan pajak nanggroe sudah banyak pihak yang mengeluhkan. Menyingkapi banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pengutipan pajak nanggroe, KPA Pusat menegaskan bahwa tidak ada kebijakan dalam organisasi kepada para anggotanya untuk mengutip pajak nanggroe atau pungutan tak resmi lainnya. Sebagaimana dilansir WASPADA Online
"Kami banyak menerima laporan dari beberapa pihak yang menuding anggota GAM atau KPA melakukan pungutan pajak nanggroe. Setelah kami telusuri di lapangan , ternyata tidak ditemukan anggota KPA yang mengutip pajak nanggroe," kata Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Ibrahim Syamsuddin KBS kepada Waspada, Minggu(16/3).
Dikatakan, pihaknya menemukan ada pihak tertentu yang menjual nama KPA ataupun GAM untuk dua tujuan, yaitu mencari keuntungan pribadi, dan menjelekkan organisasi. Berkaitan dengan kondisi di itu, KPA Pusat menanggapi gejala itu tidak bisa dibiarkan karena akan merugikan rakyat Aceh dan KPA.
Organisasi GAM itu menyatakan; petinggi KPA tidak pernah menyuruh dan mengizinkan seluruh anggota dan simpatisan untuk mengutip pajak nanggroe dengan alasan apapun. "Mengimbau kepada semua pihak untuk tidak langsung menuding anggota KPA ataupun GAM terlibat pengutipan pajak naggroe," ucap Ibrahim.
KPA meminta pihak-pihak yang mengastanamakan KPA baik untuk mengambil keuntungan ekonomis maupun politis, agar segera menghentikan praktek yang tidak terpuji tersebut. Kepada pihak kepolisian agar menindak tegas sesuai aturan hukum terhadap pelaku pengutipan pajak nanggroe karena hal itu termasuk pelanggaran hukum, tanpa mengabaikan azas praduga tak bersalah.
Ibrahim mengatakan, KPA tidak bertanggung jawab bila ada orang yang selama ini mengaku anggota KPA yang mengutip pajak nanggroe. Masalah itu masuk wilayah hukum dan tanggung jawab polisi.
"Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh agar tetap mendukung dan menjaga perdamaian serta tidak mudah terpengaruh dengan informasi-informasi menyesatkan," pintanya.
Tim itu beranggotakan personel Densus 88, Brimob, Reskrim, dan Samapta. Sedangkan sebelumnya, berdasarkan survei salah satu grup supporting Bank Dunia (World Bank), yakni International Finance Corporation (IFC), terungkap bahwa para investor di Aceh ketika itu mulai mengeluhkan pungutan pajak nanggroe yang tak kunjung hilang, meski Aceh bukan lagi daerah konflik bersenjata.
 |
| Images |
“Pajak liar ini merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan pihak investor dalam survei yang kami lakukan,” kata Business Development Analyst IFC, Luqyan Tamanni kepada Serambi, 28 Mei 2008.
Saat berkampanye pada Pilkada 2012, Irwandi Yusuf pernah pula menyatakan Aceh tidak akan maju jika pajak nanggroe masih ada. Dia bertekad untuk memberantasnya jika terpilih. Tapi ia tak terpilih.
Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf sering pula mendengar laporan dan pengaduan kepala-kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) bahwa kinerja mereka di lapangan terhambat, karena masih ada pihak yang meminta pajak nanggroe saat proyek pascatender hendak diimplementasikan.
Pada medio Juli 2012 Wagub Muzakir Manaf mengecam praktik ilegal itu dan meyakini pajak nanggroe akan segera berakhir seiring dengan membaiknya perekonomian Aceh. Namun, seperti diakui Kapolda Aceh kemarin, pajak yang meresahkan itu, masih saja ada yang kutip.
Sebelumnya pada medio Maret tahun 2008 persoalan pajak nanggroe sudah banyak pihak yang mengeluhkan. Menyingkapi banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pengutipan pajak nanggroe, KPA Pusat menegaskan bahwa tidak ada kebijakan dalam organisasi kepada para anggotanya untuk mengutip pajak nanggroe atau pungutan tak resmi lainnya. Sebagaimana dilansir WASPADA Online
"Kami banyak menerima laporan dari beberapa pihak yang menuding anggota GAM atau KPA melakukan pungutan pajak nanggroe. Setelah kami telusuri di lapangan , ternyata tidak ditemukan anggota KPA yang mengutip pajak nanggroe," kata Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Ibrahim Syamsuddin KBS kepada Waspada, Minggu(16/3).
Dikatakan, pihaknya menemukan ada pihak tertentu yang menjual nama KPA ataupun GAM untuk dua tujuan, yaitu mencari keuntungan pribadi, dan menjelekkan organisasi. Berkaitan dengan kondisi di itu, KPA Pusat menanggapi gejala itu tidak bisa dibiarkan karena akan merugikan rakyat Aceh dan KPA.
Organisasi GAM itu menyatakan; petinggi KPA tidak pernah menyuruh dan mengizinkan seluruh anggota dan simpatisan untuk mengutip pajak nanggroe dengan alasan apapun. "Mengimbau kepada semua pihak untuk tidak langsung menuding anggota KPA ataupun GAM terlibat pengutipan pajak naggroe," ucap Ibrahim.
KPA meminta pihak-pihak yang mengastanamakan KPA baik untuk mengambil keuntungan ekonomis maupun politis, agar segera menghentikan praktek yang tidak terpuji tersebut. Kepada pihak kepolisian agar menindak tegas sesuai aturan hukum terhadap pelaku pengutipan pajak nanggroe karena hal itu termasuk pelanggaran hukum, tanpa mengabaikan azas praduga tak bersalah.
Ibrahim mengatakan, KPA tidak bertanggung jawab bila ada orang yang selama ini mengaku anggota KPA yang mengutip pajak nanggroe. Masalah itu masuk wilayah hukum dan tanggung jawab polisi.
"Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh agar tetap mendukung dan menjaga perdamaian serta tidak mudah terpengaruh dengan informasi-informasi menyesatkan," pintanya.
EmoticonEmoticon