Ekonomi Oleng, Pemerintah Tidak Boleh Meleng

FOTO: ILUSTRASI

JAKARTA, NEWSDESA - Ekonomi Indonesia nampaknya masih terbekap kabar buruk. Terbaru, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memangkas lagi prediksi pertumbuhan ekonomi kita tahun ini dari 5,5 persen menjadi 4,9 persen.

Deputi Direktur ADB untuk Indonesia Edimon Ginting bilang, pemangkasan proyeksi ekonomi lantaran mesin ekonomi Indonesia tak sekuat harapan. Efek ekonomi eksternal, jatuhnya harga komoditas, sulitnya ekspor jadi pemicunya. Saat bersamaan, pengeluaran pemerintah dan investasi juga masih jauh dari harap. "Dua mesin ini masih tertahan," ujar Edimon, dalam publikasi tahunan ADB Outlook 2015 Update, Selasa (22/9/2015).

Riset Kontan menyebut, awal September ini, total belanja APBNP 2015 baru 55 persen, lebih mini dari kinerja September 2014 yang sebesar 66,1 persen. Jika realisasi belanja modal tahun ini bisa 80 persen-85 persen, kata ADB, daya dorong ekonomi paruh kedua tahun ini bakal besar.

Proyeksi ADB, pertumbuhan ekonomi semester dua bisa ke 5,2 persen, naik dari proyeksi semester pertama 4,7 persen. Setali tiga uang, bank sentral jauh-jauh hari juga menunjukkan proyeksi pesimistis. BI melihat, ekonomi Indonesia baru akan memasuki fase tenang setelah semester II 2016. Pemerintah pun juga sudah memangkas proyeksi ekonomi tahun ini hanya 5,25 dan tahun depan hanya 5,3 persen saja.

Olengnya ekonomi Indonesia tahun ini jauh-jauh hari memang sudah diperkirakan. Ketidakpastian Bank Sentral Amerika atau The Fed dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) dalam menaikkan suku bunganya,pelemahan ekonomi China menyandera ekonomi Indonesia. Kondisi ini pula yang membuat pemerintah bergegas membuat paket penyelamatan ekonomi, yakni paket September I.

Hanya saja, paket tersebut nampaknya belum mampu mendongkrak kepercayaan publik. Performa ini nampak di pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) semisal masih diwarnai dengan aksi jual para investor asing. Hot money terus keluar. Net sell di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal tahun hingga kemarin (22/9/2015), tercatat mencapai Rp 11,42 triliun.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya arus dana masuk ataucapital inflow. Catatan Bank Indonesia, periode Januari 2015-September 2015, capital inflow hanya Rp 40 triliun, anjlok dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai sebesar Rp 170 triliun. Ini pula yang membuat rupiah tak kunjung menguat.

Kemarin kurs rupiah di pasar spot merosot 0,45 persen ke level Rp 14.551, terkikis 17,46 persen sejak penutupan tahun 2014. Di kurs tengah BI posisi rupiah tergerus 0,24 persen di level Rp 14.486 per dollar AS, level ini sudah menyusut 16,44 persen sejak akhir tahun 2014 lalu. Efek pelemahan rupiah pun sudah mengepret ke sektor riil.

Sejumlah perusahaan, utamanya yang mengandalkan bahan baku impor mulai menjerit atas kenaikan ongkos produksi. Pemutusan hubungan kerja juga mengancam. "PHK bisa sampai 600.000 sampai akhir tahun jika ekonomi tidak membaik," ujar Sanny Iskandar,

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI). Industri otomotif, salah satu sektor yang paling terpengaruh penguatan dollar AS juga terpukul. Saat dollar bertengger di posisi Rp 13.000, perusahaan otomotif sudah mengurangi jam kerja dengan meniadakan lembur lantaran produksi turun. Apalagi, jika rupiah menyentuh Rp 15.000.

"Dulu maximum overtime, sekarang minimum overtime," kata Warih Andang Tjahjono, Vice President Director PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) kepada Kontan, Selasa (22/9/2015).

Trian Fathria, Research and Analyst Division Treasury PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menilai, rupiah bisa tertolong jika paket jilid II lebih baik serta menjawab kebutuhan pelaku pasar keuangan.

Setali tiga uang, harapan pengusaha, pemerintah segera membuat kebijakan nyata. Utamanya di paket ke dua September ini. Mendongkrak daya beli lokal agar ekonomi tumbuh jadi harapan. Pemangkasan pajak, dan menurunkan harga BBM bisa jadi solusi nyata.

Sumber: Kompas.com

Mantan Menteri Keuangan: Kalau Realistis, Anda Enggak Akan Jadi Presiden

Mantan Menteri Keuangan M.Chatib Basri / WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA

JAKARTA, NEWSDESA - Mantan Menteri Keuangan era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri, mengkritik pedas target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Joko Widodo.

Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi terlampau tinggi dan tak realistis di tengah pelemahan perekonomian global saat ini.

Meski begitu, dia memaklumi bahwa ketidakrealistisan target tersebut merupakan "daya jual" pada setiap gelaran kampanye. Bahkan, kata Chatib, tanpa ketidakrealistisan itu, seseorang tak akan menang dalam pemilihan umum.

"Masalahnya, kalau Anda realistis, Anda enggak akan jadi presiden, tetapi akan jadi dosen. Kalau bilang pertumbuhan ekonomi itu hanya 4,5 persen (saat pemilu), enggak akan ada yang pilih," ujar Chatib dalam seminar ekonomi nasional di Jakarta, Senin (5/10/2015).

Di mata mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu, persoalan saat ini yang dibuat pemerintah adalah mematok target pertumbuhan terlalu tinggi. Akibatnya, ekspektasi masyarakat, termasuk pelaku pasar, begitu besar kepada pemerintah.

Namun sayangnya, ekspektasi besar itu tak sesuai realitas yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi ternyata jauh dari yang digembar-gemborkan saat pemilu.

"Yang membuat persolan adalah ekspektasi terlalu tinggi. Orang percaya terjadi perubahan seketika. Saya enggak percaya perubahan drastis. Saya 10 tahun membantu pemerintah. Kalau yang bagus-bagus nanti saja pas laporan pertanggungjawaban, tetapi dalam praktik idealistis," kata dia.

Meski begitu, Chatib mengaku tak pernah pesimistis dengan masa depan Indonesia di bawah bendera kepemimpinan Presiden Jokowi. Baginya, yang mesti diperbaiki adalah kerealistisan itu. Bila itu dilakukan, dia yakin, Indonesia akan terus melangkah maju.

"Tahun 1998, semua orang bicara pertumbuhan ekonomi minus 13 persen, bicara Balkanisasi, orang bilang kita enggak akan bisa pilih presiden karena kita enggak percaya diri dengan pemilihan langsung. Namun, 2008, 10 tahun dari 1998, Indonesia jadi member G-20 tuh. From zero to hero, ini yang harus kita bangun, dan realistis dengan apa yang ada," tandas Chatib dalam seminar itu.

Pada Pemilu 2014 lalu, Presiden Joko Widodo bertekad meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen. Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen bisa tercapai dengan berbagai persyaratan, antara lain iklim investasi yang kondusif.

Sumber: Kompas.com