.jpg "Bambang Darmono, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)")
“Itu sangat penting karena persoalan yang ada di Papua tidak melulu masalah keamanan, tetapi lebih dari itu,” katanya, di sela-sela Rapat Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan Kepala Perwakilan RI se-Asia Pasifik di Beijing.
Ia menggambarkan beragam aturan dan kebijakan telah dikeluarkan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua, namun hasilnya jauh dari yang diharapkan.
“Disharmoni sosial budaya ekonomi masih terjadi di Papua, perlu kesabaran dan ketekunan untuk memahami dinamika sosial dan budaya di sana, sehingga apa yang kita harapkan dapat menyelesaikan persoalan Papua tidak salah arah, sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua dan yang terpenting semua program yang dibuat untuk membangun Papua harus melibatkan masyarakat Papua,” papar Bambang.
Ia menekan, “Mari kita buat sesuatu yang masyarakat Papua bisa, bukan apa yang kita mau. Karena dengan melibatkan mereka, partisipasi akan tinggi di setiap aspek pembangunan. Tidak ada lagi kesenjangan, hingga mengakibatkan marjinalisasi. Itu yang harus dicamkan baik-baik oleh pemerintah,”.
“Termasuk jika ingin mendatangkan investor ke Papua, terkait dengan program MP3EI. Si penanam modal harus melibatkan dan mempekerjakan warga masyarakat setempat,” kata Bambang menegaskan.
Deputi Bidang I Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Polhukam Judi Hariyanto mengatakan untuk menyelesaikan persoalan di Papua kedepan pemerintah akan meminta masukan dari akademi, sosiolog dan antropolog guna lebih mengetahui serta memahami dinamika sosial budaya di Papua.
“Dengan begitu, program dan kebijakan yang sudah dibuat dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga disharmoni sosial dapat diselesaikan dengan baik melalui pendekatan kesejahteraan,” ujarnya.
Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Desra Percaya mengungkapkan dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa isu Papua relatif “aman” dan dapat dijelaskan secara baik jika pun ada persoalan yang dimunculkan pihak tertentu.
“Namun, bukan berarti pengakuan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI oleh sebuah negara dapat kita pegang sepenuhnya. Karena pengakuan sebuah negara atas kedaulatan negara lain juga terkadang bersifat dinamis, tergantung situasi dan kondisi yang berkembang,” ujarnya.
Jadi, tambah Desra, pemerintah tetap harus serius dan “waspada” terhadap pihak-pihak yang akan menjadikan Papua sebagai isu internasional.
Ia menekankan, “Jika dibuat perbandingan sebenarnya porsi persoalan terbesar dalam penanganan Papua ada di dalam negeri, dibandingkan di luar negeri. Karena dalam menanggapi persoalan Papua kita belum satu suara, kita perlu komitmen yang kuat untuk Papua dan harus satu suara,”.
Rakor Polhukam dihadiri sekitar 50 kepala perwakilan RI di Asia Pasifik dan sebagian Eropa guna memberikan informasi aktual situasi di Indonesia beserta dinamikanya. (Ant/don/l03)
